Kategori: Berita

Salatiga — Di tengah maraknya ujaran kebencian dan polarisasi sosial yang makin meruncing, Pascasarjana UIN Salatiga melalui Center for Education, Peace and Social Justice (CEPaSo) mencoba melawan dengan cara yang tidak biasa: bicara. Tepatnya, bicara dengan penuh kesadaran dan strategi.

Dalam gelaran Wednesday Forum, Rabu 27 Agustus 2025, tema “Public Speaking untuk Perdamaian: Membangun Narasi Positif, Menolak Stigma Negatif” diangkat menjadi sorotan. Dua narasumber dihadirkan — Dini Rahmantika, M.Hum. dan Yusrina Nur Dianati, M.Si. — untuk membedah bagaimana keterampilan berbicara bukan sekadar teknik komunikasi, tetapi juga arena pertarungan ide, identitas, bahkan kekuasaan narasi.

Forum yang berlangsung di ruang rapat Pascasarjana UIN ini dipadati oleh mahasiswa, dosen, dan praktisi pendidikan. Mereka hadir bukan hanya untuk belajar teknik vokal atau menghafal gestur tangan, tetapi untuk mengupas pertanyaan yang jauh lebih tajam: bisakah kata-kata menjadi alat perlawanan terhadap diskriminasi dan kekerasan simbolik?

Bicara Bukan Sekadar Bicara

Dalam pemaparannya, Dini Rahmantika menolak anggapan bahwa public speaking hanyalah urusan tampil percaya diri. “Public speaking adalah strategi. Narasi yang kita bangun bisa jadi jembatan atau justru tembok,” ujarnya tajam. Ia menyoroti pentingnya memilih diksi yang bukan hanya tepat, tapi juga etis dan kontekstual.

Dini mengingatkan bahwa di tengah masyarakat yang rentan dengan provokasi, satu kalimat bisa memicu dialog — atau sebaliknya, memperpanjang luka sosial.

Narasi sebagai Alat Pemberdayaan

Sementara itu, Yusrina Nur Dianati membawa diskusi ke arah yang lebih humanis. Ia menekankan bahwa keterampilan berbicara harus diarahkan untuk membuka ruang, bukan menutupnya. “Public speaking harus menyuarakan yang selama ini dibungkam. Bukan hanya tentang menjadi terdengar, tapi membuat orang lain merasa diwakili,” katanya.

Dalam konteks ini, public speaking bertransformasi menjadi medium inklusi — bukan panggung dominasi.

Tanya Jawab yang Membongkar Realita

Sesi diskusi menjadi titik klimaks. Mahasiswa Pascasarjana UIN Salatiga tidak segan melempar pertanyaan yang reflektif bahkan konfrontatif. Mereka mempertanyakan: bagaimana menyusun narasi damai di tengah konflik agama dan identitas? Bagaimana bicara tanpa menyinggung, tapi tetap tegas menyampaikan kebenaran?

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan betapa tema forum kali ini bukan sekadar akademis — tapi personal dan politis.

Tips Praktis, Tapi Tidak Dangkal

Tak hanya konsep, forum ini juga menyajikan strategi konkret — dari cara mengatasi gugup di depan audiens yang heterogen, membangun kepercayaan diri, hingga menyisipkan teknik storytelling yang menyentuh emosi tanpa menjadi manipulatif.

Dialog antara narasumber dan peserta menjadi bukti bahwa belajar berbicara adalah juga belajar mendengarkan: tentang pengalaman, keresahan, dan harapan bersama.

Public Speaking: Antara Dialog dan Propaganda

Direktur CEPaSo menutup forum dengan pernyataan penting: “Public speaking bukan hanya seni retorika — tapi tanggung jawab sosial.” Ia menegaskan bahwa kemampuan bicara di ruang publik adalah jembatan menuju keadilan sosial, bukan panggung egosentrisme.

Forum ini, kata beliau, adalah bagian dari upaya UIN Salatiga membangun budaya akademik yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani, adil, dan damai.

Refleksi: Damai Itu Dimulai dari Kalimat Pertama

Kegiatan ditutup dengan pesan reflektif yang kuat: perdamaian tidak lahir dari senjata atau kekuasaan, tapi dari narasi yang kita bangun—kalimat demi kalimat, suara demi suara.

Salatiga, 6 Agustus 2025 — Bisa ngaji sambil rebahan, cukup lewat layar smartphone. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup menggantikan peran ustadz di era digital? Inilah isu panas yang diangkat dalam Wednesday Forum edisi ke-5 yang digelar oleh Center for Peace and Social Justice (CEPaSo) Pascasarjana UIN Salatiga, Rabu lalu (6/8).

Bertempat di ruang rapat Kampus 1 UIN Salatiga, forum ini menghadirkan H. Imam Fakhrurozi, S.H.I., M.Pd., akademisi sekaligus peneliti media Islam digital, yang juga tengah menyelesaikan disertasinya tentang pembelajaran Al-Qur’an melalui aplikasi Yassir Lana.

Mengangkat tema “Ngaji di Era Digital: Apakah Aplikasi Bisa Gantikan Ustadz?”, diskusi berlangsung hangat dan reflektif, dihadiri para dosen dan mahasiswa yang aktif dalam kajian keislaman dan teknologi.

Ngaji Digital: Praktis, Tapi Apakah Tetap Otentik?

Dalam pemaparannya, Imam Fakhrurozi menjelaskan bagaimana fenomena dakwah digital kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Aplikasi seperti YouTube, TikTok, Spotify, hingga MuslimPro telah menjadi sarana baru bagi masyarakat dalam mengakses ilmu agama—mudah, cepat, dan bisa diakses kapan saja.

“Hari ini, orang bisa belajar Al-Qur’an dari ponsel, dari mana saja. Tapi pertanyaannya, apakah prosesnya tetap mendalam? Apakah ruh pengajaran tetap terjaga?” ungkap Imam.

Ia menekankan bahwa Al-Qur’an bukan hanya teks yang dibaca, tapi juga harus dihayati dengan bimbingan. Mengutip sabda Rasulullah, ia mengingatkan: “Bacalah Al-Qur’an, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya.”

Forum ini juga menyinggung hasil penelitian beliau terkait efektivitas aplikasi Yassir Lana dalam mendukung pemahaman Al-Qur’an di kalangan santri di beberapa lokasi penelitian. Temuan awal menunjukkan bahwa aplikasi tersebut membantu dari sisi akses dan efisiensi, namun tetap membutuhkan peran guru dalam memberi kontekstualisasi dan pembimbingan makna.

Ketika Ustadz Bertemu Teknologi

Diskusi makin hidup saat peserta menyinggung soal kualitas konten keislaman di media sosial yang seringkali tidak terverifikasi, bahkan bisa menyesatkan. Ada juga pembahasan menarik tentang bagaimana ustadz harus mulai melek teknologi tanpa kehilangan jati diri keilmuannya.

“Kita tidak bisa menolak digitalisasi. Tapi yang harus dijaga adalah kualitas bimbingan dan orisinalitas ajaran,” ujar salah satu peserta forum.

Forum ini memunculkan banyak pertanyaan kritis, termasuk bagaimana membangun ekosistem ngaji digital yang sehat, serta pentingnya kurasi konten keislaman oleh lembaga yang kompeten.

CEPaSo dan Komitmen Merawat Dialog Ilmiah di Era Disrupsi

Sebagai penutup, forum merumuskan beberapa rekomendasi, di antaranya perlunya pengembangan fitur pembelajaran interaktif dalam aplikasi Yassir Lana, serta pendalaman teori-teori pendidikan digital dalam konteks Islam.

Melalui tema yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, Wednesday Forum ini kembali membuktikan diri sebagai ruang diskusi yang inovatif, reflektif, dan kontekstual. CEPaSo terus berkomitmen menjadi jembatan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai keislaman yang otentik dan membumi.

Karena hari ini, belajar agama tak lagi soal datang ke majelis, tapi juga soal bagaimana kita memaknai layar kecil di genggaman—sebagai wasilah, bukan pengganti. (MAN)

Salatiga, 20 Agustus 2025 — Suasana diskusi kritis kembali menghangat di Pascasarjana UIN Salatiga dalam gelaran Wednesday Forum ke-6. Forum kali ini mengangkat tema aktual dan sensitif: “Kenaikan Pajak: untuk Optimalisasi Birokrasi atau Negara sedang Butuh Uang?”—sebuah isu yang belakangan ramai diperbincangkan publik seiring meningkatnya tekanan fiskal di tingkat nasional.

Kegiatan yang diselenggarakan di ruang pertemuan Pascasarjana ini menghadirkan dua narasumber utama: Muhammad Naufaldhi Nugraha, praktisi ekonomi dan analis kebijakan publik, serta Dr. Iskandar, M.Si., akademisi yang dikenal dengan analisis tajamnya terhadap isu-isu fiskal dan utang negara. Forum dihadiri oleh mahasiswa dan dosen Pascasarjana, yang sejak awal menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu yang dibahas.

Pajak Bukan Ancaman, Tapi Kewajiban yang Harus Diawasi

Dalam paparannya, Muhammad Naufaldhi membuka diskusi dengan menekankan bahwa pajak tidak semata-mata merupakan kewajiban rakyat kepada negara, melainkan juga bagian dari kontrak sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan. Ia menyatakan bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, namun mengajak peserta untuk merenungkan satu pertanyaan mendasar: “Apakah manfaat dari pajak benar-benar kembali dirasakan oleh masyarakat?”

Lebih lanjut, Naufaldhi menjelaskan bahwa masyarakat seharusnya tidak perlu merasa khawatir terhadap pajak, selama negara menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara terbuka dan adil. Menurutnya, kenaikan pajak pada dasarnya dapat diterima, jika diimbangi dengan transparansi birokrasi dan perbaikan nyata dalam pelayanan publik.

“Ketika rakyat membayar pajak, mereka memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas. Jika pengelolaannya tidak terbuka, maka wajar jika muncul resistensi dari publik—dan hal itu tentu berisiko bagi stabilitas negara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi kontrol publik dalam memastikan pengelolaan pajak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pandangannya, isu utama bukan sekadar besarnya tarif pajak, tetapi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang mengelola dana tersebut.

Utang Negara dan Tantangan Fiskal: Kenaikan Pajak Bukan Jalan Satu-satunya

Sementara itu, Dr. Iskandar, M.Si.  pakar ekonomi pembangunan mengulas aspek struktural dari kebijakan fiskal. Ia memaparkan bahwa utang pemerintah yang terus meningkat menjadi tekanan tersendiri yang mendorong negara untuk mencari sumber pembiayaan baru termasuk melalui kenaikan pajak.

“Pemerintah memang butuh uang. Tapi kenaikan pajak harus dibarengi dengan reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran,” jelasnya.

Iskandar menekankan bahwa menaikkan pajak tanpa memperbaiki tata kelola birokrasi hanya akan memperbesar beban masyarakat. Ia menyarankan adanya langkah-langkah simultan, seperti pengurangan kebocoran anggaran, digitalisasi layanan publik, dan penguatan aparatur pajak yang kredibel dan profesional.

Ruang Dialog yang Kritis dan Kontekstual

Diskusi berlangsung interaktif, dengan mahasiswa dan dosen aktif mengajukan pertanyaan. Topik yang muncul antara lain: bagaimana pajak dapat adil bagi masyarakat kecil, apa alternatif pengelolaan utang negara, serta peran kampus dalam menciptakan wacana fiskal yang sehat.

Forum ini juga membuka wawasan peserta mengenai pentingnya membedakan antara pajak sebagai kewajiban warga negara dan pajak sebagai alat kekuasaan. Narasumber secara bergantian menegaskan bahwa kedaulatan fiskal harus selalu dibarengi dengan legitimasi moral dan transparansi kebijakan.

Kontribusi Akademik untuk Negara

Wednesday Forum kali ini bukan hanya ajang diskusi, tetapi juga bentuk nyata kontribusi akademik terhadap isu-isu kebangsaan. Pascasarjana UIN Salatiga kembali membuktikan diri sebagai ruang publik yang tidak hanya menampung wacana ilmiah, tetapi juga mengasah kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial sivitas akademika.

Dengan tema yang menyentuh langsung dinamika nasional dan pemaparan yang tajam dari para narasumber, forum ini berhasil menjembatani ilmu dan realitas, serta menegaskan kembali pentingnya pajak yang adil, transparan, dan dikelola secara bertanggung jawab. (MAN)

Salatiga, 20 Agustus 2025 — Pascasarjana UIN Salatiga kembali menyelenggarakan Ujian Seminar Hasil Disertasi sebagai bagian dari proses akademik Program Doktor Pendidikan Islam. Pada Rabu (20/08), mahasiswa doktoral Zuhri Fahruddin mempresentasikan hasil penelitiannya yang berjudul: “Penerapan Formasi Nalar Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pendidikan Islam (Studi Fenomenologi pada MAN DKI Jakarta)”

Ujian berlangsung di Aula Lantai 3 Pascasarjana UIN Salatiga pukul 09.30–11.30 WIB dan dihadiri oleh tim penguji yang terdiri dari: Dr. Ruwandi, MA (Ketua Penguji), Dr. Muhammad Aji Nugroho, Lc., M.Pd.I. (Sekretaris Penguji), Prof. Dr. Fauzi Muharam, M.Ag. (Penguji Eksternal), Prof. Dr. Imam Sutomo, M.Ag. (Promotor), dan Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd. (Co-Promotor)

Disertasi Zuhri bertujuan mendeskripsikan penerapan tiga bentuk nalar dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MAN DKI Jakarta, yaitu nalar bayani, burhani, dan irfani, serta merumuskan konsep teoretik pembelajaran berbasis konfigurasi ketiganya. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif dan metode penelitian lapangan, Zuhri mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan mind map dan concept map berbasis NVivo, dengan uji kredibilitas data melalui triangulasi, perpanjangan pengamatan, hingga analisis kasus negatif.

Penelitian menunjukkan bahwa guru-guru PAI di MAN DKI Jakarta menerapkan: 1) Nalar bayani, dengan mengacu pada teks-teks keagamaan seperti ayat Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat ulama dalam buku pelajaran; 2) Nalar burhani, dengan mengaitkan teks ke dalam konteks dan membimbing siswa berpikir logis serta kritis; 3) Nalar irfani, dengan membangun dimensi spiritualitas dan pembentukan akhlakul karimah, serta mengarahkan siswa pada nilai-nilai intrinsik materi PAI.

Zuhri merumuskan bahwa ketiga nalar ini dapat dikonfigurasi sebagai taksonomi pembelajaran yang bersifat komplementer dan gradual, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Disertasi ini menawarkan kerangka pembelajaran PAI yang tidak hanya menekankan pemahaman teks (bayani), tetapi juga pengembangan daya nalar kritis (burhani) dan pendalaman nilai spiritual (irfani). Secara konseptual, temuan ini memberikan gambaran bahwa guru PAI memerankan tiga peran penting dalam setiap proses pembelajaran yang ada di kelas.

Dalam sesi diskusi, para penguji menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi teoritis dan praktis yang ditawarkan. Dr. Ruwandi menyatakan bahwa disertasi ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap epistemologi Islam dan bagaimana pendekatannya dapat diterapkan secara konkret dalam pembelajaran.

Prof. Dr. Fauzi Muharam, selaku penguji eksternal, menekankan pentingnya diseminasi temuan ini untuk memperkaya wacana pendidikan Islam yang integratif, serta mendorong guru-guru untuk memahami peran epistemologis mereka secara lebih sadar. Sementara itu Dr. M Aji Nugroho menyoroti dimensi bahasa dan makna dalam konstruksi bayani, serta menantang Zuhri untuk membandingkan secara aplikatif antara bayani dan burhani dalam pengambilan keputusan pedagogis.

Sementara itu, promotor Prof. Dr. Imam Sutomo  dan copromotor Dr. Rahmat Hariyadi menilai bahwa Zuhri berhasil memadukan antara kajian konseptual dan realitas lapangan dengan solid, dan hal tersebut menjadi kekuatan utama disertasi ini.

Akhir kata, ujian seminar hasil ini menjadi salah satu langkah penting menjelang tahap ujian tertutup. Pascasarjana UIN Salatiga mengapresiasi kerja keras Zuhri Fahruddin dan berharap kontribusinya dapat memperkuat model pendidikan Islam yang holistik dan relevan dengan kebutuhan zaman. (MAN)

Pada Hari Jumat, Tanggal 1 Agustus 2025, Pascasarjana UIN Salatiga melakukan Kegiatan Benchmarking Pengelolaan Lembaga dan Pelayanan ke Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarka dan Kemenag Bantul. Kegiatan Pascasarjana UIN Salatiga ini menghasilkan beberapa catatan dan saran dari masing-masing lembaga yang dikunjungi. Beberapa catatan untuk pengelolaan lembaga dan pelayanan pascasarjana UIN Salatiga: paparan mengenai penyelenggaraan kelas internasional oleh Ketua Program KKI UAD. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Dekanat UAD, dan dihadiri oleh 8 peserta yang merupakan perwakilan dari dekanat, koorprodi, GPJM dan dosen UAD.

Pada hari pertama pelaksanaan di UAD, peserta disambut oleh penyelenggara dari UAD dan melakukan dokumentasi di tempat penyambutan. Kemudian peserta dipersilahkan masuk ke ruangan meeting. Acara dimulai dengan perkenalan diri dari peserta. Selanjutnya pemaparan materi disajikan oleh Ketua Program UAD didampingi pula oleh wakil dekan bidang pendidikan, penelitian, dan kemahasiswaan dari UAD dan juga beberapa dosen homebased yang hadir. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai program IUP yang telah diselenggarakan di UAD. Acara ditutup dengan sesi dokumentasi bersama pihak UAD.

Pada hari kedua pelaksanaan di Kantor Kemenag Bantul, Kedatangan UIN Salatiga di Kantor Kementerian Agama Bantul diterima langsung oleh Kasubag Tata Usaha, “Terima kasih banyak sudah mau datang ke kantor kami. Sejatinya kita sama-sama terus belajar. UIN Salatiga belajar agar dapat predikat WBBM, kami belajar bagaimana mempertahankan predikat itu.”

Pada kesempatan tersebut, Ia menjelaskan bagaimana cara mempertahankan predikat yang telah didapat, “Kita perlu memperkuat pokja pengawasan, membuat mitigasi resiko, dan membuat laporan kegiatan/evaluasi kegiatan. Selain itu, hal yang wajib diperhatikan adalah harus ada evaluasi pada masing-masing eviden dalam pokja zona integritas.”

Sedangkan Agen Perubahan Kantor Kementerian Agama Bantul menyampaikan keyakinan UIN Salatiga bisa meraih predikat WBBM, “Dengan adanya tim yang kuat saya percaya UIN Salatiga akan segera mendapat predikat WBBM. Yang terpenting adalah membuat program yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh sivitas akademika dan masyarakat luas.” Kunjungan benchmarking yang dipimpin langsung oleh Wakil Direktur UIN Salatiga tersebut diikuti juga oleh pengelola dari unsur Dosen dan Tendik.